Meski didemo Rakyat, SBY-JK tetap Naikkan BBM!

Media Advisory FPR (23/5)
JAKARTA, FPR (23/5). SBY-JK tetap menunjukkan sikap kepala batu. Meski telah didemo ribuan massa, namun rencana kenaikan harga BBM tetap dilaksanakan. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, keputusan kenaikan BBM sudah final. Jumat (23/5) ini, Presiden akan mengambil keputusan akhir soal kenaikan harga BBM. Dengan keputusan ini, lengkaplah sudah predikat SBY-JK sebagai rejim anti-rakyat.

Koordinator FPR, Rudi HB Daman menyatakan, kepastian kenaikan harga BBM ini sudah diprediksi. Kebijakan ini semakin membuka topeng SBY-JK sebagai kepanjangan tangan imperialisme. Hampir semua kebijakan-kebijakannya jauh dari harapan dan kepentingan rakyat dan sudah pasti menguntungkan imperialisme, khususnya perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat yang bergerak di sektor migas.

“Aksi-aksi massa yang bergejolak di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa rakyat murka dengan kenaikan harga BBM yang dipaksakan SBY-JK,” tegas Rudi. “Bangkitnya aksi-aksi massa, baik yang spontan maupun terorganisasi, menunjukkan bahwa klaim SBY-JK yang berkali-kali mengatakan mendapatkan dukungan rakyat sudah patah.”

Menurut rencana pemerintah, rata-rata kenaikan harga BBM akan berkisar sebesar 28,7 persen. Dengan perhitungan ini, harga bensin premium akan naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter dari Rp 4.500, harga solar akan naik dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 per liter, harga minyak tanah akan naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 per liter.

Pemerintah mengakui bahwa kenaikan harga BBM akan menyebabkan naiknya angka pengangguran sebanyak 95.995 orang, dan angka kemiskinan mencapai 14,8-15 persen. Namun hal ini dinyatakan sudah bisa diantisipasi dengan program-program pengentasan kemiskinan yang sudah dan yang akan digulirkan oleh pemerintah.

Diantara program-program yang disebutkan terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang didanai Bank Dunia, proyek-proyek infrastruktur padat karya, dan dana bantuan langsung tunai yang akan dibagikan kepada 844.130 keluarga miskin di berbagai kota di Indonesia dengan total dana sebesar Rp 253,239 miliar.

Dalam pandangan FPR, kebijakan kenaikan harga BBM dan proyek-proyek kompensasi yang dijalankannya, tidak ada gunanya untuk rakyat. Kenaikan harga BBM sudah pasti akan memicu naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Inflasi akan melambung jauh di atas perkiraan pemerintah. Pengangguran merajalela dan kemiskinan serta kelaparan akan semakin meluas.

PNPM dan BLT sebagai program-program andalan pemerintah sama-sama tidak pernah terbukti mampu melepaskan rakyat dari jeratan kemiskinan. PNPM sebagai kelanjutan dari program P2KP dan PPK yang didanai Bank Dunia sejak 2004 tidak pernah terbukti mampu mengatasi kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan. Sementara BLT, dari pengalaman penyaluran BLT tahun 2005, terbukti hanya membawa kemudharatan bagi rakyat.***

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: