Buruh, Tani, Miskin Kota, dan Mahasiswa Menolak Kenaikan BBM

Media Advisory FPR (23/05)
JAKARTA, FPR—Ribuan massa berbagai sektor, seperti buruh, tani, miskin kota, dan mahasiswa, yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi menentang kenaikan harga BBM, rabu (21/5). Aksi dilakukan serempak di berbagai kota di Indonesia dan juga dilakukan oleh buruh-buruh migran Indonesia di Hong Kong.

Aksi ini menunjukkan klaim SBY-JK yang menyatakan rakyat menerima kenaikan harga BBM tidaklah benar. Tidak hanya itu, massa FPR juga menyatakan secara bulat bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diajukan SBY-JK tidaklah berguna bagi rakyat miskin. “Dana BLT bukan Solusi,” demikian tertulis dalam baligo besar yang diusung massa FPR.

Aksi dimulai di Bundaran Hotel Indonesia pada pukul 11.00 dengan orasi-orasi dari perwakilan organisasi massa. Kemudian, sekitar pukul 12.00, massa mulai bergerak menuju Istana Negara melalui jalan MH. Thamrin. Yel-yel berbunyi “turunkan harga, naikkan upah!” “BBM Naik, Rakyat Tercekik!” “SBY-JK, Boneka Amerika!” SBY-JK rejim anti-rakyat” bergema di sepanjang jalan.

Tidak hanya itu, nyanyian-nyanyian yang menyuarakan penolakan rakyat atas rencana kenaikan harga BBM yang diusung SBY-JK berkumandang di sepanjang jalan. Semangat massa tidak terganggu oleh cuaca panas Jakarta pada siang itu.

Sekitar pukul 13.30, massa FPR sudah berada di sekitar Istana Negara. Kedatangan massa langsung disambut dengan blokade aparat keamanan. Di tengah upaya negosiasi antara panitia aksi dengan aparat keamanan, terjadi bentrokan antara kepolisian dengan sekelompok massa yang sudah terlebih dulu berada di depan istana. Bentrokkan tersebut sempat memancing reaksi massa FPR, namun bisa langsung diatasi.

Negosiasi dengan aparat kepolisian berhasil membuka blokade aparat sehingga massa aksi diperbolehkan mendekati istana negara meski tetap dikawal oleh aparat kepolisian. Dari jarak kira-kira 100 meter dari depan gerbang istana negara, FPR memulai aksi unjuk rasa.

Rakyat Menolak

Dalam orasi pembukaan, Koordinator FPR, Rudi HB Daman, menyatakan bahwa aksi ini ditujukan untuk membantah klaim SBY-JK. Rakyat dari berbagai sektor, seperti buruh, tani, miskin kota, dan mahasiswa, yang berkumpul pada saat itu secara tegas menunjukkan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu, rakyat juga menolak pemberian dana BLT yang ditujukan untuk memecah-belah rakyat.

Selain itu, Rudi juga menyatakan bahwa aksi ini merupakan penanda bahwa gerakan menolak kenaikan BBM bukanlah gerakan elit, melainkan gerakan yang bangkit dari keresahan massa arus bawah yang gelisah menghadapi naiknya berbagai harga kebutuhan pokok. “Hidup rakyat semakin tercekik akibat isu kenaikan harga BBM!” tegas Rudi.

Ridwan Lukman, Sekretaris Jenderal Front Mahasiswa Nasional (FMN) turut mempertegas pernyataan Rudi. Menurutnya, kenaikan harga BBM sesungguhnya merupakan dampak dari krisis umum imperialisme, ketika kekuatan-kekuatan besar kapitalis-monopoli berupa perusahaan-perusahaan raksasa di sektor migas melakukan penimbunan dan mempermainkan harga minyak mentah dunia.

Aksi monopoli perusahaan-perusahaan migas raksasa ini didukung oleh politik rejim SBY-JK dan rejim-rejim sebelumnya yang meliberalkan sektor migas di Indonesia. Tanda paling jelas dari liberalisasi migas adalah diterbitkannya UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas. Melalui UU tersebut, pemerintah atas nama efisiensi, telah mencabut hak rakyat untuk mengelola migas dari sektor hulu hingga hilir.

“Kenaikan harga minyak ini jelas akan menguntungkan perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya bisa menambang minyak dengan bebas dan murah, melainkan juga bisa menjual minyak yang dikuasainya dengan harga yang sangat mahal,” jelas Ridwan. “Karena itu, kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya merupakan sikap politik anti-rakyat dan pro-imperialisme dari SBY-JK.”

“Selain menolak kenaikan harga BBM, FPR juga menuntut renegosiasi kontrak bagi hasil migas untuk rakyat Indonesia,” demikian jelas Erpan Faryadi, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). “Renegosiasi kontrak bagi hasil migas adalah salah satu bagian dari tuntutan minimum reforma agraria sejati, yang mana migas sesungguhnya merupakan salah-satu sumber agraria yang wajib di-reform untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, dengan kandungan cadangan minyak yang mencapai 4.3 miliar barrel, Pertamina dan perusahaan-perusahaan imperialis yang mengebor minyak Indonesia hanya mampu menghasilkan kurang dari 1.1 juta barrel perhari. Dalam dua tahun terakhir, atau selama kepemimpinan SBY-JK, produksi migas justru mengalami penurunan menjadi 900 ribu barrel per-hari. Padahal konsumsi migas Indonesia sudah mencapai 1,2 juta bph.

Padahal dalam waktu dua tahun ini, pemerintah sangat agresif meliberalisasi sektor migas. Bisa disimpulkan, liberalisasi tidak menjamin peningkatan produksi migas Indonesia. “Karenanya, sudah selayaknya perusahaan-perusahaan pemegang konsesi migas di Indonesia harus dipaksa keluar karena tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia,” tegas Erpan.

Yuli, ibu rumah tangga dari Prungpung, yang juga turut berorasi dalam aksi FPR tersebut, menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Menurut Yuli, dana BLT adalah pembodohan rakyat. Pemerintah mendorong rakyat miskin untuk menjadi pengemis. “Nah setelah menjadi pengemis, kita digusur oleh tramtib-tramtib yang antek-antek SBY itu!” teriak Yuli Geram.

“Karena itu, kami menolak dana BLT. Dana tersebut tidak cukup dan memecah belah rakyat miskin!” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, orasi-orasi dari perwakilan organisasi-organisasi dalam FPR dilakukan secara bergantian. Umumnya mengecam kebijakan SBY-JK yang menyengsarakan rakyat kecil. Orasi-orasi tersebut membuktikan bahwa penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM rakyat sesungguhnya menolak rencana kenaikan harga BBM.

Ricuh

Aksi massa sempat diwarnai kericuhan ketika sekitar 30 orang dari berbagai elemen memaksa masuk mendekati istana negara. Tidak jelas apa yang dituntut oleh kelompok ini, kecuali tuntutan-tuntutan agar SBY-JK mundur dari kekuasaan. Aksi terkesan tidak terkoordinasi dan cenderung memaksakan terjadinya bentrokan dengan aparat keamanan.

Bentrokan diawali dengan provokasi beberapa orang yang berusaha masuk ke tengah massa FPR. Keinginan kelompok ini sebenarnya diterima oleh koordinator lapangan aksi, hanya saja kelompok ini tidak bersedia menyampaikan program tuntutannya secara terbuka. Kelompok ini mengatakan bahwa saat ini bukan saatnya untuk berorasi-orasi, “kini saatnya rakyat menjatuhkan SBY-JK!” teriak salah seorang dari kelompok tersebut.

Akibat tanggapan yang seperti itu, simpati massa FPR menjadi berkurang. Massa FPR membentuk lapisan pelindung massa dan berusaha menjaga jarak dengan kelompok massa tersebut. Setelah gagal mempengaruhi massa, kelompok ini berusaha melakukan provokasi dengan mendorong-dorong perisai aparat keamanan. Selain mendorong, massa dari kelompok ini juga memukul aparat dengan tongkat yang digunakan sebagai tiang bendera.

Tindakan ini melahirkan pembalasan dari kepolisian. Sikap kepolisian yang cenderung bertahan seolah sengaja untuk menjaga pemberitaan media massa agar tidak menempatkan pihaknya sebagai provokator bentrokkan. Taktik ini bertahan sampai adanya aksi pelemparan dari kerumunan massa yang mulai bergerak mundur dan bersiap untuk lari menjauh. Sempat muncul kabar ada pelemparan Molotov ke arah kepolisian, meski tidak ada bukti baik berupa percikan api atau pecahan kaca.

Kelompok massa yang melakukan aksi dorong dan bentrok dengan aparat itu kemudian lari ke arah Monas. Namun taktik tersebut rupanya keliru, karena areal Monas adalah tempat konsolidasi aparat kepolisian. Akibatnya, massa yang lari ke Monas memudahkan pihak kepolisian untuk menangkap dan mengamankan mereka.

Kejadian ini berlangsung cepat kurang dari 30 menit. Akibat kejadian ini, sebagian massa FPR melakukan pengamanan internal. Setelah bentrokkan tersebut, massa FPR merekonsolidasi kekuatan dan melanjutkan orasi-orasi politik untuk memperkeras perseteruan antara rakyat dengan SBY-JK.

Aksi ditutup dengan terbit menjelang pukul 18.00. Sebelum bergerak pulang, massa sempat mendengarkan orasi penutupan dari Rudi HB Daman, Koordinator FPR. Dalam orasi penutupnya, Rudi HB Daman menyatakan bahwa SBY-JK sesungguhnya tidak lagi memiliki alasan untuk menggunakan nama “Rakyat” guna melegitimasi politik kenaikan harga BBM.

“Sikap kepala batu SBY-JK yang memaksakan kenaikan harga BBM pada saat ini justru akan memberikan kesempatan bagi gerakan rakyat untuk lebih bersatu dan membesar, tidak ada lagi tempat bagi SBY-JK di hati rakyat!” tegas Rudi.***

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: