Tuntutan Kami adalah Pembubaran “Terminal III”!

Peresmian Gedung Pencatatan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Selasa (18/3/2008), sesungguhnya menunjukkan kegagalan pemerintah RI dalam menangkap aspirasi yang sesungguhnya dari para buruh migran Indonesia (BMI) mengenai keberadaan terminal-terminal khusus TKI seperti “Terminal III”.

Gedung baru tersebut dibangun diatas lahan seluas 3000 meter2 di kawasan Selaparang, Cengkareng, yang proses pembangunannya menggunakan dana APBN. Namun perlu dicatat, proses perencanaan pembangunan Gedung Pencatatan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan tanpa melalui forum konsultasi terbuka antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya buruh migran Indonesia dan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok pendukungnya.

Proses pembangunan yang dilakukan tanpa konsultasi publik secara terbuka menyebabkan aspek akuntabilitas dari proyek dan pembaruan sistem pengelolaan Gedung Pencatatan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia patut dipertanyakan. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang patut dicatat.

Pertama, proses perencanaan tidak diawali dengan pengumuman audit secara terbuka tentang pengelolaan terminal III. Meski media massa dan para BMI berulangkali melaporkan tentang adanya praktik pemerasan terhadap BMI, namun hingga sekarang respon atas praktik-praktik tersebut masih sangat rendah. Pemerintah terkesan tidak berani mengumumkan berapa dana per tahun yang diperoleh dari setoran BMI untuk biaya administrasi terminal III.

Dana ini memang sudah dihapuskan secara resmi tahun lalu, namun bukan berarti dana Rp 25.000 yang ditarik dari BMI sejak tahun 1999 sampai 2007 lenyap begitu saja. Audit ini penting untuk mengetahui berapa jumlah yang masuk ke kas pemerintah dan berapa yang lenyap dilahap aparat terminal III.

Kedua, sampai saat ini, pemerintah belum sekalipun mengumumkan berapa besar dana yang diperoleh dari hasil memeras BMI. Belum juga ada aparat-aparat terminal III yang dihukum karena memeras BMI. Tidak ada juga sanksi bagi perusahaan-perusahaan money-changer yang mengambil keuntungan dengan cara memotong harga mata uang dibawah standar yang berlaku. Terakhir, pemerintah pemerintah tidak memiliki itikad untuk mengembalikan dana yang diperoleh dari hasil memeras BMI kepada BMI atau ahliwarisnya. Intinya, belum ada tindakan-tindakan yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas percaloan terselubung dan pemerasan terhadap BMI.

Ketiga, pemerintah juga belum pernah sekalipun membeberkan kelemahan-kelemahan system yang menyebabkan terminal III tampil layaknya neraka bagi BMI. Pemerintah juga tidak pernah menjawab kritik BMI tentang diskriminasi dan membeberkan system baru tentang pelayanan terhadap BMI yang tetap berdasarkan pada penghormatan atas kesamaan hak sebagai warga Negara.

Tidak ada jaminan bahwa gedung yang baru akan membawa efek bagi perbaikan sistem pelayanan pada saat BMI sebagai stakeholder yang hendak dilayani tidak pernah dilibatkan. Bahkan, bukan tidak mungkin, gedung baru itu akan menjadi kamuflase baru untuk membungkus praktik-praktik penindasan dan penghisapan terhadap BMI.

Karenanya, kami tetap pada tuntutan semula; menuntut pembubaran terminal III dan sejenisnya. Karenanya, kami menolak peresmian operasionalisasi Gedung Pencatatan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia.

Enny Lestari
Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Hong Kong

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: