Terminal III Cengkareng yang Ganas

Kompas, Sabtu, 30 Oktober 2004–JARANG seorang manajer pemasaran perusahaan penerbangan seperti Garuda harus meluangkan waktu berkumpul bersama tenaga kerja Indonesia. Namun, hal itu dilakukan Manajer Pemasaran Garuda Indonesia

untuk wilayah Timur Tengah, RB Adi Utomo. Hampir saban siang atau malam dia mendatangi tempat berkumpulnya TKI di Jeddah, Mekkah, dan sekitarnya. Di sana dia coba menggali persoalan yang dihadapi TKI

saat berangkat dari dan kembali ke Indonesia bersama Garuda Indonesia. Termasuk ingin meyakinkan TKI bahwa kondisi di Bandara Soekarno-Hatta sudah lebih baik.

Sayang, upaya Adi Utomo ini tidak berjalan mulus. Setiap kali dia meyakinkan membaiknya pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta, TKI selalu membantah. Bahkan TKI pun langsung memberi contoh pengalaman

buruk terbaru yang dihadapi teman-teman mereka saat kembali ke dan berangkat dari Indonesia.

“Pak, akhir Juli 2004, beberapa teman kami pulang ke Jawa Timur melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka sebetulnya hanya ingin transit mencap paspor, setelah itu terbang lagi ke Surabaya. Tapi, petugas bandara

memaksa mereka harus ke Terminal III. Prosesnya memakan waktu sekitar enam jam dan setiap orang menghabiskan uang sekitar Rp 750.000 hanya untuk membayar pungutan, pengangkutan, dan makan,” kata

Achmad Rusdi, TKI asal Jatim.

“Jadi, kalau Bapak bilang kondisi di Bandara Soekarno-Hatta sudah lebih baik, mana buktinya? Terus terang kami sekarang berpikir seribu kali kalau kembali ke Indon (Indonesia-Red) melalui Jakarta. Lebih nyaman

naik Singapore Airlines dan Malaysia Airlines, sebab terbang langsung ke Surabaya. Di sana tak ada perlakuan seperti di Terminal III Cengkareng,” kata Rusdi yang sudah 15 tahun bekerja di Jeddah, dan lima tahun

terakhir mengelola rumah makan khas Indonesia di kota itu.

Terminal III Bandara Soekarno-Hatta memang momok bagi TKI. Setiap kali mereka bercerita tentang pengalaman berlibur ke Tanah Air, kisah di terminal III takkan mungkin terlewatkan. Kisah yang dituturkan pun sama

sekali tak ada yang manis. “Semua pahit dan pengap,” kata Rudi Tahir, TKI asal Malang.

Rudi mengatakan pernah mengalami perlakuan buruk tahun 1987. Saat itu semua TKI yang turun di Soekarno-Hatta diwajibkan diangkut terlebih dahulu ke Ciracas. Dari sana dia bersama 10 TKI lain menyewa taksi

gelap mengantar mereka ke Jatim. Namun baru di Pekalongan, pengemudi mengatakan mobil rusak sehingga perlu diperbaiki di sebuah bengkel yang tak jauh dari tempat itu. Penumpang diminta menunggu.

Setelah ditunggu hampir lima jam, mobil itu tak lagi datang menjemput mereka. Bahkan dikabarkan, mobil tersebut telah kembali ke Jakarta. Padahal, di dalam mobil yang disewa seharga Rp 125.000 per orang masih

ada sejumlah barang milik TKI.

Abdullah, TKI lainnya mengaku, peristiwa pahit di terminal III itu dialami tahun 2003. Uang miliknya 800 dollar AS bersama sejumlah perhiasan emas 25 gram ludes diambil di terminal tersebut. Uang dan barang

disimpan dalam tas. Peristiwa itu terjadi ketika Abdullah disuruh petugas terminal III naik taksi mengantarnya menuju Jakarta. Begitu perjalanan mendekati pintu tol Cengkareng, pengemudi taksi tiba-tiba merampas

tas milik berisi uang dan emas, lalu menurunkan Abdullah di tepi jalan tol. Dia akhirnya pulang ke rumahnya di Jatim tanpa membawa sepeser uang pun.

“Saya sangat terpukul dan sulit melupakan peristiwa itu. Makanya, selama suasana terminal III tidak dibenahi, saya takkan turun di Bandara Soekarno-Hatta,” kata Abdullah.

Sebelum keluar dari kawasan terminal III, TKI harus melalui prosesi yang panjang dan melelahkan dari terminal II E: mulai bergerak menuju bagian belakang terminal sampai diangkut dengan bus khusus menuju

terminal III. Pengangkutan ini dikenakan pungutan tak resmi minimal Rp 10.000 per orang.

Saat pendataan di terminal III dipungut lagi Rp 25.000 per orang, biaya pemanggilan TKI oleh keluarga yang menjemput dikenakan tarif Rp 20.000 per orang. Penjemput yang hendak masuk di pintu terminal III juga

dibebankan Rp 10.000 per orang. Saat keluar dikenakan lagi pungutan berkisar Rp 30.000-Rp 40.000. Total biaya yang dikeluarkan setiap TKI hanya untuk bisa keluar dari terminal minimal Rp 80.000.

TKI yang tidak dijemput diwajibkan menggunakan mobil yang dikelola Induk Koperasi Polri. Untuk tujuan Sukabumi, misalnya, dikenakan biaya minimal Rp 160.000 per orang, Cilacap Rp 200.000 per orang. Selain itu,

dalam penukaran uang pun, TKI selalu dikibuli. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS atau riyal Arab Saudi yang disampaikan kepada TKI selalu lebih rendah.

LANTAS, uang pungutan itu diserahkan ke mana? Pungutan resmi, seperti pendataan TKI, otomatis masuk ke kas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi terkait yang menerapkan kebijakan itu.

Sebaliknya, pungutan yang tak resmi tentu saja untuk memperkaya sejumlah oknum tertentu. Persoalannya, apakah kehadiran terminal III untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi TKI, ataukah menciptakan

birokrasi baru dalam pelayanan publik guna meraup pendapatan? Fakta menunjukkan sejauh ini TKI sama sekali tak memperoleh kenyamanan dari kehadiran terminal khusus tersebut. Yang terjadi hanyalah

pemerasan.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans Soeramsihono dalam suatu kesempatan beberapa bulan lalu mengatakan permasalahan yang ada di terminal III sangat

kompleks karena terkait dengan sejumlah instansi teknis terkait: Departemen Perhubungan, Depnakertrans, Angkasa Pura II, dan Kepolisian. Dari sudut hukum, peran polisi sangat strategis sebab kasus yang terjadi

merupakan tindak kriminal.

Depnakertrans, menurut dia, sebenarnya berkeinginan agar TKI yang kembali di Indonesia diperlakukan sama seperti penumpang biasa. Namun, siapa yang dapat menjamin mereka takkan ditarik sana-tarik sini atau

ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “TKI, khusus TKW, umumnya tidak percaya diri, kurang pengetahuan dan mudah tertipu. Ini disebabkan sekitar 50 persen TKW kita hanya berpendidikan sekolah

dasar (SD). Bahkan, banyak juga yang tidak tamat SD,” kata Soeramsihono.

Memang benar, kualitas sumber daya manusia yang rendah jadi salah satu penyebab maraknya kasus yang menimpa TKI. Namun, bukankah ada aturan dan etika yang harus jadi perhatian menangani TKI?

Kenyataan ini membuktikan bahwa pemerintah telah jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, TKI itu membanggakan sebagai pahlawan devisa bagi negara sebab setiap bulan uang yang masuk ke Indonesia mencapai

miliran rupiah. Di sisi lain, pemerintah tidak pernah serius membenahi sistem pengiriman TKI ke luar negeri. Terbukti, manipulasi nama, kartu tanda penduduk, usia, tempat tinggal dan sebagainya dalam penerbitan

buku paspor masih tetap marak. Bahkan, TKI yang dikirim ke luar negeri umumnya tidak pernah dilengkapi dengan perjanjian kerja dan job order. Pemerintah pun tak memberikan pelatihan keterampilan dan tak

melakukan pendataan yang akurat dan lengkap. Terbukti, sampai saat ini tidak satu pun instansi yang memiliki data lengkap tentang jumlah TKI yang ditempatkan di luar negeri. Data yang tercatat pada Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi selalu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenyataan sebenarnya di lapangan.

“Terus terang, berapa jumlah TKI yang bekerja di Jeddah atau Arab Saudi pada umumnya kami sama sekali tidak tahu. Karena kami tak pernah mendapatkan laporan resmi atau diberi tahu oleh instansi terkait. Ketika

terjadi masalah dulu, barulah kami dimintai bantuan, atau diminta mencari keberadaan TKI. Jadi, yang kami dapatkan hanyalah limbah dari keseluruhan masalah TKI,” kata Konsul bidang Informasi Konsulat Jenderal

RI di Jeddah, Sabillah Maqom.

Kenyataan ini sangat jauh berbeda dengan Filipina. Pemerintah negara itu menerapkan sistem pengiriman pekerja yang sangat ketat. Sebelum diberangkatkan dari Filipina, pemerintah dan perusahaan jasa terkait

selalu menelusuri calon majikan. Bahkan, diminta alamat lengkap, baik rumah maupun kantor yang dilengkapi dengan denah. Besar gaji pun ditelusuri. Sebaliknya, pekerja diminta jujur mengungkapkan indentitas.

Data itu tersedia lengkap dan dapat diakses publik. Ini akan sangat memudahkan Pemerintah Filipina atau perwakilannya di luar negeri melacak pekerja kalau ada urusan.

Sebaliknya terjadi dengan Indonesia. Jangankan jenis pekerjaan, nama majikan, tempat kerja; berapa gaji pun tak diketahui TKI sebelum berangkat. Lebih parah lagi, mereka dipindahtangankan oleh belasan calo sejak

perekrutan, pemberangkatan dari tempat asal hingga penempatan di luar negeri. Calo-calo ini tak mau peduli sebab yang penting mereka dapat uang.

Kasus seperti ini telah bertahun-tahun, termasuk saat ditangani Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla ketika jadi menteri. Pertanyaannya, setelah dengan jabatan presiden dan wakil presiden, sanggupkah

SBY-Kalla mengakhiri cerita tragis tentang TKI ini? Tiga puluh menit saja atau 100 hari saja? (JANNES EUDES WAWA)

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: