Ketika Bangsa Tidak Memiliki Nurani

Sabtu, 30 Oktober 2004–KITA hanya bisa berandai-andai melihat serangkaian eksploitasi yang bertubi-tubi terhadap tenaga kerja Indonesia oleh bangsanya sendiri. Seandainya para pihak yang berkompeten menangani TKI terdiri atas manusia-manusia beradab, TKI (khususnya TKW) yang baru tiba di Tanah Air, misalnya, tidak perlu menyimpan cek atau uang tunai sampai ke bagian yang paling pribadi. Cara pengamanan devisa yang sangat mengusik hati nurani ini dimaksudkan agar hasil banting tulang di negeri orang tidak dirampas oknum-oknum berkompeten, mulai dari Bandar Udara Soekarno-Hatta sampai di kampung mereka masing-masing.

PERAMPASAN devisa, baik dilakukan secara sporadis oleh para perampok maupun tersistem oleh oknum-oknum berkompeten, merupakan satu di antara serangkaian eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia alias TKI. Perlakuan biadab itu begitu marak dan terbuka serta merupakan pemandangan sehari-hari terhadap ratusan, bahkan ribuan, TKI yang datang dan pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. “Begitu kami masuk ke jalur umum, kami dihardik seperti binatang dan harus masuk ke jalur khusus,” tutur Aminah (25), seorang tenaga kerja wanita (TKW) yang hendak berangkat ke Timur Tengah, menceritakan pengakuan tidak manusiawi yang dialaminya.

Padahal, Aminah, satu di antara ribuan TKI, pergi ke luar negeri bukan untuk menghambur-hamburkan devisa. Keberadaan mereka malah boleh disebut pahlawan devisa melalui uang yang mereka kirim untuk keluarganya di kampung. Lihatlah data pada Bank BNI 1946 Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat, misalnya. Pada periode Januari-Juni 2003 tercatat Rp 218,75 miliar remittance para TKI yang tersebar di Malaysia, Arab Saudi, dan lainnya. Bandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah NTB tahun yang sama Rp 139,75 miliar.

Mereka berangkat ke luar negeri untuk mengubah nasib menjadi lebih baik karena di dalam negeri mereka tak punya pilihan. Karena sangat membutuhkan sumber penghasilan, mereka terpaksa menjual, menggadaikan harta benda, bahkan meminjam uang secara ijon sekaligus meninggalkan anak-istri-suami. Hanya saja, dengan rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya pengalaman, mereka menyerahkan persyaratan administrasi dan lain-lain kepada oknum perusahaan pengerah jasa TKI (PJTKI).

“Saya cuma keluarkan uang. Suruh tanda tangan, saya tanda tangan,” tutur Lismana (28), warga Dusun Karangbucu, Desa Bagek Polak, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Lulusan sekolah teknik menengah ini pergi ke negeri orang lewat PJTKI di Mataram yang meminta uang Rp 2,5 juta. Dana yang hampir sama juga harus dikeluarkan Aminah yang asal Jawa Barat itu.

Dana yang dia pinjam dari tetangganya, dan kelak dia kembalikan Rp 5 juta, itu digunakan untuk biaya pendidikan, tes kesehatan, latihan fisik, termasuk paspor. “Kalau ngurus paspor sendiri biayanya Rp 250.000, tapi harus sanggup ngurus dari meja ke meja. Yang lebih gampang, paspor diuruskan orang lain walau biayanya Rp 500.000,” tuturnya. Itu baru “tiket” TKI/TKW sampai di bandara pemberangkatan.

BERAGAM cerita mengenaskan ini merupakan kisah awal para TKI sebelum sampai di tempatnya bekerja, di negeri orang yang hampir setiap hari diwarnai berita buruk, mulai dari penganiayaan, pemerasan, pemerkosaan, sampai upah tidak dibayar. Malah tidak jarang TKI dibunuh dan mayatnya sering kali tidak sampai ke kampungnya. Di perantauan, derita dan bahagia batasnya tipis sekali.

Kalaupun mendapat kebahagiaan, belum tentu hal itu terbawa lancar sampai kampungnya. Lihatlah kisah Susi (31) bersama dua TKW asal Jawa Timur yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Jeddah pertengahan Oktober lalu. Sebetulnya mereka ingin menuju terminal pemberangkatan penumpang domestik guna terbang dengan Garuda ke Surabaya saat itu juga.

Mengingat belum tahu lokasi terminal itu, ketiga gadis tersebut bertanya kepada seorang petugas bandara. Akan tetapi, yang mereka peroleh bukannya jawaban lokasi terminal pemberangkatan domestik. Mereka malah digiring masuk ke jalur khusus TKI, lalu diangkut menuju terminal III untuk didata petugas instansi terkait.

Tragisnya lagi, rencana terbang ke Surabaya siang itu terpaksa tertunda hingga pukul 21.45, sebab urusan administrasi tersebut baru tuntas sekitar 17.45, atau menghabiskan waktu sekitar lima jam. Begitu kembali ke terminal II untuk melanjutkan penerbangan dengan Garuda, mereka sudah terlambat, sebab pesawat itu telah terbang pukul 18.00. Untuk semua itu mereka harus merogoh devisa yang dengan susah payah mereka peroleh di negeri orang.

Aparat pemerintah terlihat tidak tegas membela TKI terutama menyangkut hal-hal teknis. Di satu sisi, TKI diakui sebagai pahlawan devisa yang mampu memasukkan uang triliunan rupiah ke negeri ini. Namun, di sisi lain, aparat pemerintah justru membiarkan mereka diperas oleh para petugas maupun orang yang biasa malang melintang, mulai dari calo perekrutan PJTKI di desa-desa hingga pemberangkatan/pemulangan di bandara.

Pemerintah pernah melakukan sikap tegas ketika Presiden Soeharto menginstruksikan Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) memberantas pemerasan terhadap para TKI tahun 1994. Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief saat itu kemudian menindak sejumlah petugas Bandara Soekarno-Hatta yang kepergok memeras. Namun, hingga sepuluh tahun kemudian, sikap tegas itu tak pernah ada lagi dan pemerasan terhadap TKI-TKW makin merajalela.

Malah, upaya perlindungan TKI di luar negeri masih sebatas wacana. Seperti diungkapkan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Departemen Luar Negeri RI Ferry Adamhar, yang mendesak dilakukan adalah mengembangkan perjanjian Notification Agreement on Consular Access. Upaya perlindungan ini berarti memberikan kewajiban bagi negara yang menahan WNI untuk menginformasikannya ke perwakilan RI terdekat. Kebijakan ini merupakan praktik umum yang telah diterapkan Amerika Serikat dan Australia ke pelbagai negara.

Namun, upaya melindungi buruh migran sektor informal masih dirintis. Setidaknya draf nota kesepahaman dengan Malaysia sudah diserahkan dan menunggu tanggapan dari pemerintah jiran itu. Cara lain dengan membentuk badan informal seperti lembaga persahabatan Indonesia dengan negara setempat yang dimotori mantan pejabat konsulat negara tujuan TKI yang pernah bertugas di Indonesia.

KOORDINATOR Program Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Salma Safitri Rahayaan menilai penanganan TKI di negeri ini patut dipandang atau mengindikasikan pelanggaran hak asasi manusia berat. Ini didasarkan pada kekacauan atau kejahatan dalam penanganan yang sudah bersifat sistemis dan meluas. Sistemis karena melibatkan semua pihak dalam pengelolaan TKI. Bersifat meluas karena sudah mencapai seluruh lini penempatan, mulai dari perekrutan calon TKI hingga penempatan di luar negeri.

Sekitar 75 persen dari empat juta TKI di luar negeri sekarang ini adalah TKW di sektor informal atau pekerja rumah tangga. Artinya, sekitar tiga juta perempuan merupakan buruh migran yang sangat rentan kondisinya.

Penempatan TKW di luar negeri tak ubahnya perbudakan jika tidak ada sistem yang memberikan proteksi. Di Arab Saudi, umpamanya, keselamatan dan kesejahteraan TKW sepenuhnya bergantung pada nasib, diserahkan sepenuhnya pada lingkup privat keluarga tempat ia bekerja. Pemerintah Arab Saudi sendiri tidak mampu menjangkau wilayah privat itu karena memang tidak ada peraturannya.

Di lain pihak, tidak ada upaya pemerintah memberikan perlindungan melalui kerja sama bilateral dengan Pemerintah Arab Saudi. Padahal, Indonesia-Arab Saudi punya hubungan tradisional yang lebih dekat. Justru Pemerintah Filipina yang bisa mengupayakan buruh migrannya di Arab Saudi lebih terorganisasi.

Persoalan TKI sangat terkait dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) yang memosisikan pemerintah sebagai regulator, pembina, pengawas, dan sekaligus pelaksana. Keadaan ini menggambarkan adanya multi-interes seperti dalam Pasal 5 (1) bagaimana pemerintah bisa bersikap obyektif kalau pada saat yang sama mempunyai kepentingan sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja.

Pasal 51 malah menggambarkan betapa buruh migran dipandang sebagai komoditas dan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan. Demikian pula Pasal 76 Ayat 2 dan 3 melegalkan posisi pelaksana untuk mengambil biaya penempatan.

Perlindungan buruh migran dalam UU ini dijalankan sebagai program dan bukan sebagai tanggung jawab negara kepada warganya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. “Perlindungan pun sangat terbatas hanya semasa perlindungan. Padahal, persoalan eksploitasi dan pemerasan buruh migran sudah muncul sejak perekrutan, penampungan, penempatan, hingga pascakepulangan. Pendampingan hukum juga hanya diberikan sebatas saat penempatan saja,” ungkap Koordinator Pelaksana Harian Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi) Tina Suprihatin.

Perlindungan ini pun sangat terbatas karena hanya berlaku di negara tujuan yang telah memiliki kesepakatan, yakni Korea Selatan, Kuwait, dan Malaysia. Itu pun masih banyak celah karena serba terbatas. Dan keselamatan TKI akhirnya bergantung pada nasib. (jan/ong/day/dmu)

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: