Sistem Perburuhan Fleksibel: KABAR BURUK UNTUK PEREMPUAN

Liberalisasi di sektor perburuhan diterapkan dengan memperlonggar aturan-aturan dalam pasar tenaga kerja. Konsep ini biasa disebut dengan Pasar Tenaga Kerja Fleksibel (labor market flexibility) biasa juga disingkat dengan Fleksibilitas Ketenagakerjaan (labor flexibility). Menurut konsepsi ini, negara melepaskan kewenangannya dalam pasar tenaga kerja dengan menyerahkan sepenuhnya pada dinamika supply dan demand atas tenaga kerja.

Bagi negara-negara seperti Indonesia, penerapan pasar tenaga kerja fleksibel masih menjadi perdebatan. Meskipun secara legal sudah ada peraturan yang memberikan landasan hukum atas penerapannya, namun terutama dari kalangan buruh, penolakan-penolakan atas penerapan sistem ini masih gencar dilakukan. Hal ini disandarkan pada kondisi riil yang tercipta akibat liberalisasi sistem ketenagakerjaan ini, yang justru telah menghilangkan berbagai jaminan dan perlindungan bagi para buruh yang umumnya perempuan ini.

Istilah Pasar Tenaga Kerja Fleksibel ini merujuk pada salah satu bentuk modernisasi industri yang dikenal dengan sebutan “flexible production”. Flexible production adalah penerapan gagasan liberalisme pada mikroekonomi. Konsepsi ini mengganti konsep industri Taylorisme-Fordisme. Konsep Taylorisme-Fordisme mengacu pada tiga prinsip dasar. Prinsip-prinsip tersebut adalah, pertama mendekomposisi sistem produksi yang kompleks menjadi sederhana, mudah diterapkan, dan mudah diawasi. Dalam konteks ini, suatu pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan keterampilan kerja yang tinggi bisa diubah menjadi rincian pekerjaan yang sederhana sehingga mampu dikerjakan oleh buruh-buruh berketerampilan rendah (unskilled labour).

Kedua, memisahkan kerja otak (konsepsi, perencanaan, dan manajemen) dengan kerja manual. Dengan demikian, buruh-buruh yang berpendidikan dan berketerampilan dipisahkan dengan buruh-buruh yang tidak memiliki keterampilan. Ketiga, menerapkan sistem yang memungkinkan pengawasan eksternal dan supervisi atas kegiatan produksi pada masa tertentu (Cottenier and Hertogen, 1990: 31).

Akan tetapi, konsepsi yang pertama kali didemonstrasikan oleh Henry Ford mulai mengalami revisi pada dekade 1980-an. Pada saat itu, konsepsi ini mulai dipandang tidak mampu mewadahi pergerakan kapital yang semakin cepat. Percepatan ini terjadi pada saat menjelang digantinya konsepsi ekonomi pasar terencana Keyness menjadi konsepsi ekonomi liberal baru (neo-liberal). Pergeseran itu menunjukkan adanya pola baru dalam sistem dan orientasi industri negara-negara maju. Industri manufaktur yang menyebabkan tingginya permintaan tenaga kerja mulai digeser menjadi industri finans, jasa, dan teknologi tinggi (hightech) yang lebih berorientasi padat modal.

Dengan adanya perubahan orientasi industri ini, konsepsi Perburuhan Taylorisme yang secara tipikal mensyaratkan adanya pasokan tenaga kerja dan bahan baku serta menghasilkan produk dalam jumlah besar untuk pasar yang seragam dengan tingkat permintaan yang stabil, ternyata tidak bisa dipertahankan. Pada dekade 1980-an, pasar komoditas internasional sudah mengalami kejenuhan akibat kelebihan produksi (overproduksi). Akibatnya, sirkulasi kapital sebagai syarat mutlak akumulasi dan pertumbuhan mengalami pelambatan. Di sisi lain, kebutuhan akan buruh tetap tinggi dan resiko-resiko usaha semakin nyata.

Disinilah para usahawan besar multinasional dari negara-negara industri mulai mengubah orientasi industri dengan menekankan efisiensi dan fleksibilitas. Salah satu dampak pergeseran itu adalah maraknya migrasi industri dari negeri-negeri industri ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Seperti kita ketahui, dekade 1980-an, kita kenal sebagai dekade “booming” industri. Pada saat itu, Indonesia baru saja mengubah strategi industri, dari sebelumnya mengandalkan sektor migas ke sektor industri non-migas. Proses ini dilalui dengan pertama kali mencanangkan industri substitusi impor menjadi industri orientasi ekspor.

Dengan demikian, pada saat negara-negara seperti Indonesia dibuai oleh tingginya produksi yang dilesakkan oleh skema industri substitusi impor dan industri orientasi ekspor, hampir semua korporasi multinasional sebenarnya sudah beranjak lebih jauh menerapkan konsep fleksibilitas dalam produksi (Flexible Production). Konsep ini memudahkan neraga-negara industri maju (pusat kapital monopoli) untuk melakukan focussing pada usaha-usaha mengonsolidasi sumber bahan baku dan tenaga kerja murah dari seluruh dunia.

Konsepsi flexible production pada intinya terdiri dari beberapa aspek, yakni 1) penggunaan teknologi baru, mesin-mesin dan teknologi informasi mutakhir yang memungkinkan proses penciptaan barang dagangan berlangsung dengan kecepatan yang lebih tinggi; 2) produksi massal, hal ini didukung oleh penggunaan teknologi canggih dengan tujuan mendominasi pasar barang dagangan; 3) penjaringan/pencabangan produksi di berbagai dunia untuk memudahkan akses murah atas bahan baku dan sumber tenaga; 4) sistem manajemen partisipasi yang semu; 5) menciptakan hubungan perburuhan yang fleksibel.

Dengan struktur industri yang memiliki kebergantungan pada perkembangan kapital asing, sebenarnya tidak satupun konsep di atas bisa diterapkan di Indonesia. Pertama, Indonesia tidak memiliki suatu struktur industri yang padu, yang mengaitkan industri dasar dengan industri hilir. Dunia industri Indonesia “terjerat” oleh tata aturan perdagangan internasional, yang menyebabkan industri dalam negeri kesulitan untuk memegang peranan sebagai poros yang memegang perputaran dan dinamika industri.

Tidak adanya struktur industri yang jelas menyebabkan industri dalam negeri tidak lebih seperti satelit dari industri maju. Akibatnya sedikit sekali kontribusi industri bagi pemasukan nasional. Alih-alih mengalami kemajuan produksi, industri dalam negeri justru mengalami kemerosotan produksi yang cukup tajam. Sebagai contoh, tahun 2001 lalu misalnya, tingkat utilisasi industri Indonesia turun sampai level 85 persen, penurunan ini berlanjut pada periode berikutnya sampai pada level 65 persen.

Kedua, meskipun dengan populasi sekitar 220 juta rakyat, industri nasional kita memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan produksi nasional dan mengatasi ketergantungan pada ekspor. Dengan tingkat populasi seperti ini semestinya kita bisa menjadikannya sebagai potens pasar yang cukup besar. Namun hal ini tidak mampu digarap. Sebaliknya kemampuan produksi justru semakin mengecil pada saat pertumbuhan jumlah penduduk semakin membesar.

Kemampuan daya beli masyarakat pun mengalami penurunan. Menurut survey Bank Dunia beberapa waktu belakangan, dikatakan lebih dari 110 juta rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Kemudian, 9,9 juta rakyat diketahui berada dalam kondisi pengangguran terbuka, sedangkan 30 juta lainnya dalam kondisi pengangguran terselubung. Indikasi lain yang menunjukkan gejala penurunan daya beli masyarakat adalah meningkatnya jumlah petani gurem, dari 52,6 persen tahun 1993 menjadi 57,52 persen pada tahun 2003.

Ketiga, proses di atas saya kira yang menyebabkan industri nasional terus mengalami kebangkrutan dan semakin tidak bisa bersaing dengan industri asing bermodal besar yang masuk ke Indonesia dengan menumpang isu liberalisasi. Pada situasi seperti ini, kita tidak bisa bicara soal pengembangan-pengembangan infrastruktur dan suprastruktur sendiri kecuali dengan berat hati harus menempel dan menjadi bagian dari regulasi infrastruktur industri global yang sayangnya tidak selamanya menguntungkan Indonesia.

Seperti logika umum dalam percaturan kapitalisme, efisiensi adalah rumus yang kerap diotak-atik untuk menyelamatkan bisnis. Meski demikian, musabab yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan atau krisis dalam dunia industri kita, sebenarnya tidak hanya itu. Sebab apapun rumus efisiensi yang dihadirkan, tetap tidak akan menghentikan ancaman utama yang bertahun-tahun menjadi biang krisis, yakni overproduksi.

Munculnya berbagai pemikiran dan regulasi perdagangan internasional yang dikomandani oleh World Trade Organization (WTO), sebenarnya berusaha untuk mengatasi masalah overproduksi. Kiat yang umum diterapkan untuk mengatasi overproduksi adalah menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuannya menekan laju produksi. Akan tetapi, kiat ini diterapkan secara diskriminatif, terutama bagi industri di negara-negara terbelakang, seperti Indonesia.

Salah satu langkah untuk menekan laju produksi adalah dengan memaksa negara-negara terbelakang untuk mencabut subsidi. Misalnya pencabutan subsidi bahan bakar minyak dan gas yang menyebabkan naiknya komponen biaya produksi yang tentu saja berakibat pada turunnya kapasitas produksi. Dengan demikian, kemampuan produksi negara-negara tersebut bisa ditekan dan mengalami penurunan.

Akan tetapi, penerapan kebijakan tersebut disertai dengan paksaan untuk membuka kran impor seluas-luasnya. Alasan yang kerap dikemukakan adalah pembukaan kran impor seluas-luasnya ditujukan untuk menjaga kelangsungan pasokan bahan baku dan bahan mentah untuk terus mendinamisir industri. Akan tetapi, kebijakan ini justru berdampak jauh lebih buruk, ketika kebijakan-kebijakan ini ternyata tidak memiliki batasan yang jelas.

“Kerja Kontrak” Sebagai Bentuk Fleksibilitas Perburuhan

Secara lebih khusus, sistem perburuhan fleksibel itu terbagi dalam juga jenis, yakni “external flexibilization” dan “internal flexibilization”. External flexibilization adalah skema yang memungkinkan pengusaha untuk memakai atau membuang (hire and fire) buruh sesuai kebutuhan. Dalam praktiknya, sistem ini diterapkan melalui berbagai pola outsourcing (subkontrak) dan pelembagaan perusahaan-perusahaan yang memberi layanan berupa tenaga kerja siap pakai. Yang termasuk dalam skema ini adalah dalam skema ini adalah penggunaan tenaga magang atau partimers (tenaga kerja paruh waktu).

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan-ketentuan yang mengacu pada konsep fleksibilitas perburuhan adalah sebagai berikut. Pertama, beberapa peraturan tentang sistem kerja kontrak atau yang dalam istilah yang dimuat dalam undang-undang tersebut disebut dengan istilah “Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu” atau disingkat PKWT. Dalam UUK nomor 13/2003, ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diatur dalam Bab IX tentang Hubungan kerja pasal 58 dan 59. Kedua, ketentuan yang membenarkan adanya percaloan dalam perekrutan tenaga kerja yang termuat dalam pasal-pasal yang mengatur lembaga penyalur tenaga kerja (pasal 64-66). Ketiga, ketentuan yang mempersulit hak buruh untuk melaksanakan mogok (pasal 137-145); Keempat, adanya pasal yang mempermudah pengusaha untuk melakukan penutupan pabrik atau “lock out” (pasal 146-149).

Dari peraturan-peraturan tersebut, aturan yang kerap dipersoalkan para buruh adalah pasal-pasal yang mengatur tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau yang biasa dikenal dengan sebutan “sistem kerja kontrak”. Di dalam peraturan sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 ayat (1), hubungan kerja melalui perjanjian kerja waktu tertentu, hanya dapat dibuat “untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu”. Ditegaskan dalam pasal yang sama ayat (2) “perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap”. Sementara batas waktu yang diberikan untuk diatur dalam ayat (4) yang berbunyi “Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”. Masa waktu ini dapat diperpanjang, sesuai dengan ketentuan dalam ayat (3) dengan masa perpanjangan hanya satu kali, ayat (5).

Bila dilihat secara sepintas, ketentuan ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada pengusaha untuk melakukan perekrutan pada masa tertentu untuk membantu beberapa pekerjaan yang memiliki jangka waktu pendek. Para pekerja yang direkrut dalam ketentuan ini adalah pekerja dengan keterampilan atau keahlian tertentu untuk tujuan tertentu dalam masa kerja terbatas. Ketentuan PKWT ini sebebarnya lemah secara konsep dan tidak berbasis secara teknis.

Secara konsep, seperti dijelaskan dalam pasal 59 ayat (1) poin d, perjanjian kerja waktu tertentu ditujukan untuk “Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”. Dengan kata lain, PKWT ditujukan untuk menopang kebutuhan inovasi industri untuk memenangkan kepentingan pasar.

Dengan memisahkan kegiatan inovasi dari “core” bisnis sesungguhnya langkah yang naif. Di mana pun, kemajuan suatu usaha industri bergantung pada kemampuannya untuk melakukan berbagai inovasi, baik terkait dengan produksi maupun manajemen. Seiring dengan dinamika pasar yang kerap bergerak fluktuatif, memisahkan aktivitas inovasi dari core bisnis akan berakibat fatal bagi industri itu sendiri.

Pada praktiknya, penerapan sistem perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia justru lebih banyak diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap. Pengusaha tidak banyak yang berani untuk menerapkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (permanen) kepada buruhnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya persaingan industri yang kerap memaksa mereka untuk gulung tikar atau beralih sektor.

Hal ini tidak akan mudah dilakukan apabila masih mengikat buruh-buruhnya dengan sistem kerja permanen, karena di samping harus mengeluarkan biaya untuk pelatihan, para buruh yang berstatus permanen juga memiliki beberapa hak yang dilindungi oleh Undang-Undang. Salah satunya adalah ketentuan mengenai prosedur PHK dan masala imbalan pesangon. Ketentuan-ketentuan perlindungan buruh tersebut tidak dimiliki oleh buruh-buruh yang diikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

Singkatnya, seorang buruh yang diikat dengan status kontrak tidak akan memiliki jaminan kelangsungan kerja dan jaminan-jaminan lain yang memadai. Masalah inilah yang disisi buruh kerap menjadi ihwal yang memicu pertentangan dan ketegangan industrial. Hal tersebut menjadi permasalahan ketika secara operasional, pemerintah sesungguhnya tidak memiliki kesanggupan untuk menjalankan fungsi pengawasan guna melaksanakan undang-undang, lebih-lebih untuk melindungi buruh.

Secara teknis operasional, ketentuan-ketentuan dalam PKWT mengidamkan kondisi birokrasi dan pengawasan pemerintahan yang ideal. Lahirnya ketentuan tersebut tentunya tidak terlepas dari pengalaman banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengusaha atas hal ini. Sampai saat ini, pelanggaran-pelanggaran tersebut sebenarnya masih tetap sama. Tidak sedikit pengusaha yang menerapkan sistem hubungan kerja waktu tertentu untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap. Masa waktu yang ditetapkannya pun bervariasi, mulai dari satuan minggu sampai tahunan. Juga banyak pengusaha yang melakukan perpanjangan masa perjanjian kerja lebih dari satu kali.

Salah satu sebab dari maraknya praktik seperti ini adalah lemahnya pengawasan dari dinas ketenagakerjaan daerah. Tertutama di beberapa kabupaten/kota yang menjadi pusat industri, seperti Jabotabek, Kota dan Kabupaten Tangerang, Serang, Cilegon, Semarang, dan Surabaya-Sidoarjo, Medang, dan beberapa kota lain, jumlah industri yang ada tidak sebanding dengan personel dan dana yang tersedia dari dinas ketenagakerjaan. Lemahnya anggaran, dari APBN sampai APBD untuk masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu penyebab lemahnya kinerja aparat. Hal ini diperburuk oleh maraknya praktik KKN yang melanda instansi ini.

Kabar Buruk Untuk Perempuan

Banyak pihak meyakini bahwa industri pada abad ke-21 akan mengalami gejala yang disebut dengan feminization of production. Hal ini sudah tampak di Indonesia. Dari sekitar 12 juta buruh di Indonesia, sekitar lebih dari 80 persennya adalah industri yang bergerak di sektor hilir dengan dominasi sektor sandang (tekstil, garmen, sepatu). Sektor-sektor ini adalah sektor yang melibatkan tenaga kerja perempuan dalam jumlah yang sangat besar.

Perempuan-perempuan yang bekerja di sektor industri berasal dari wilayah-wilayah pedesaan agraris dengan rata-rata pendidikan hanya mampu sampai pada pendidikan dasar (setingkat SD dan SLTP). Karena masalah-masalah budaya, misalnya menikah atau masih kuatnya nilai yang melarang perempuan bekerja di luar rumah, atau masalah-masalah struktur, rata-rata usia kerja perempuan tidak terlampau panjang.

Meskipun banyak yang memiliki usia kerja di atas lima sampai 10 tahun, namun umumnya motivasi perempuan bekerja di sektor industri hanya untuk mengisi waktu luang di masa lajang. Sedangkan bagi perempuan-perempuan yang memiliki usia kerja di atas lima tahun, tidak sedikit yang dipaksa mengundurkan diri atau dipecat dari pekerjaannya dengan alasan menurunnya produktivitas. Seiring dengan memburuknya kehidupan ekonomi pertanian, jumlah perempuan yang terserap di sektor industri pun terus mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan kecenderungan baru dalam realitas sosial, di mana jumlah perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga ternyata mengalami peningkatan yang signifikan.

Bisa dibayangkan, penerapan sistem kerja fleksibel di kemudian hari bukan hanya membawa kabar buruk bagi perempuan, melainkan juga mempertinggi persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: