Persoalan Pengantin Migran

Senin, 10 Desember 2007 

Sebuah surat elektronik disebarkan Prof Hsiao-chuan Hsia melalui milis internasional immigrant brides atau pengantin migran. Prof Hsia mengabarkan kisah seorang perempuan asal Indonesia yang telah tinggal di Taiwan selama kurang lebih 20 tahun.

Perempuan itu masuk ke Taiwan sebagai immigrant bride. Dia menikah dengan pria warga Taiwan dan memiliki putri yang kini hidup bersama dia di Taiwan. Dia tetap berstatus warga negara Indonesia.

Pada masa-masa awal, terutama ketika sang suami masih hidup, status tersebut tidak terlalu bermasalah. Dia bisa mendapat izin tinggal di Taiwan karena menjadi istri warga Taiwan.

Keadaan berubah setelah suaminya meninggal dunia. Dia harus mencari sumber penghidupan sendiri guna membiayai dirinya dan putri semata wayangnya. Hal ini tidak mudah karena dia masuk Taiwan sebagai istri, bukan sebagai buruh migran Indonesia (BMI) sehingga tidak memiliki visa kerja.

Upaya mengurus visa kerja juga tidak mudah karena harus melalui rekomendasi agen penempatan tenaga kerja. Masalah semakin pelik ketika masa berlaku paspor habis. Usaha mengurus pembaruan paspor mengalami kendala karena perwakilan Indonesia di Taiwan sudah menyatakan tidak bisa memproses permohonannya. Singkatnya, dia terancam dideportasi ke Indonesia.

Masalah ini tidak hanya menimpa dirinya. Putrinya juga menghadapi ancaman keimigrasian yang sama. Dia harus membuktikan tes DNA untuk membuktikan putrinya adalah hasil perkawinannya dengan warga Taiwan. Untungnya, untuk keperluan tes itu, kampus tempat Prof Hsia bekerja bersedia membantu.

Bila tes DNA berhasil, maka putrinya berkesempatan memperoleh status kewarganegaraan Taiwan. Tetapi, bila usaha si ibu memperjelas status kewarganegaraannya tidak berhasil dan dia dideportasi, maka besar kemungkinan ibu dan anak itu akan terpaksa berpisah. Kini, masa depan kehidupan keluarganya sangat bergantung pada dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, demikian tandas Prof Hsia.

Pengantin migran

Kasus yang dipaparkan Prof Hsia adalah salah satu kasus yang menimpa perempuan warga Indonesia yang direkrut untuk bekerja di Taiwan dengan status sebagai pengantin migran, umumnya perempuan keturunan Tionghoa dari kantong permukiman miskin.

Perempuan yang direkrut memang tidak hanya dari Indonesia, tetapi jumlah WNI yang menjadi pengantin migran di Taiwan tercatat ketiga terbesar setelah China daratan dan Indo-China.

Awalnya fenomena pengantin migran disebabkan adanya kendala dari pria Taiwan—khususnya dari kalangan pekerja rendahan—mendapatkan pasangan hidup. Tingginya biaya hidup dan rendahnya pendapatan mendorong mereka mencari pasangan hidup dari negara-negara lain.

Perhatian terhadap kasus ini tidak hanya karena besarnya peningkatan jumlah penganitn migran yang masuk ke Taiwan, juga karena kuatnya indikasi pola ini digunakan untuk melakukan perekrutan terhadap tenaga kerja sektor domestik tanpa harus melalui prosedur perekrutan dan penempatan BMI secara resmi. Dengan begitu, ketentuan ketat, seperti standar pengupahan dan pembatasan jam kerja mengenai pengiriman dan penempatan BMI, bisa dihindari.

Perempuan yang direkrut langsung terikat dalam berbagai kewajiban kultural sebagai istri. Dengan demikian, “keluarga suami” bisa memiliki manfaat ganda: mendapat pembantu rumah tangga sekaligus istri guna melanjutkan keturunan.

Diskriminasi

Terdapat sejumlah motivasi ekonomi menyelimuti kasus ini, mulai dari pihak perempuan yang dijadikan pengantin migran, pria Taiwan, hingga agen penyalur atau perantara perkawinan antarbangsa.

Pihak yang diuntungkan tentu saja para agen dan perantara. Di sisi lain, perempuan yang menjadi istri menjadi pihak paling dirugikan.

Masalahnya, negosiasi untuk menyeimbangkan posisi tawar antara perempuan yang menjadi pengantin migran, penyalur dan perantara, serta pria Taiwan penerima jasa, terhambat oleh tiga lapisan diskriminasi.

Pertama, diskriminasi ekonomi, karena mereka umumnya berasal dari kalangan keluarga miskin. Kedua, diskriminasi secara politik dalam hal kewarganegaraan, karena umumnya mereka berasal dari warga keturunan Tionghoa-Indonesia. Persoalan yang tidak kalah pelik adalah diskriminasi di negara penerima yang memiliki ketentuan keimigrasian ketat untuk menekan pertumbuhan penduduk.

Ketiga, diskriminasi kultural karena mereka adalah perempuan dari sistem sosial patriarkal yang membentuk nilai sosial yang merendahkan derajat tawar perempuan sebagai istri dalam keluarga. Sayangnya, meski secara ekonomi mengalami kemajuan, ternyata diskriminasi terhadap perempuan di Taiwan masih cukup kuat.

Persoalan tidak bisa selesai hanya dengan meningkatkan sosialisasi informasi yang benar mengenai keadaan konkret pengantin migran di Taiwan. Diperlukan usaha politik dan gerakan advokasi simultan dan sinergis di Tanah Air maupun di negeri-negeri seperti Taiwan.

Syamsul Ardiansyah Peneliti di Institute for National and Democratic Studies, narasumber dalam International Conference on Border Control and Empowerment of Immigrant Brides di Taiwan.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: