GPPBM Mendukung Aksi BMI Tolak SE-2258

Kami, GPPBM –Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Buruh Migran– di Jakarta ikut prihatin dengan kehadiran SE 2258 yang berpotensi mengebiri kapasitas buruh migran Indonesia di Hong Kong dan membuka peluang pemotongan gaji buruh migran oleh agency secara sewenang-wenang.Untuk itu kami ikut mendukung perjuangan PILAR dan GAMMI demi penegakan keadilan dan hak asasi buruh migran Indonesia di Hong Kong.
Kami akan melakukan serangkaian dialog dan kampanye publik di Indonesia, menyebarkan keprihatinan dan dukungan ini kepada pihak-pihak  yang terkait agar SE 2258 (surat Edaran No 2258 yang ditandatangani oleh Konjen RI bapak Ferry Adamhar)  segera dicabut atau tidak diberlakukan lagi.

Salam juang,
Tati Krisnawaty
atas nama Presidium GPPBM
————————————————————————————————————————- 

GERAKAN PEREMPUAN UNTUK PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN
Jl. Latuharhari 4B, Jakarta . Phone:  0812 116 9222 ; 0859 213 77 600
 
Jakarta, 12 Febrauri 2008-02-12
 
Kepada Yth
Bapak Jumhur Hidayat
Kepala BNP2TKI
di
Jakarta
 
 
Perihal:  Surat Edaran No 2258/IA/XII/2007 berpotensi melanggar HAM 111.000 buruh migrant Indonesia di Hong Kong :
 
Dengan Hormat,

Kehadiran Surat Edaran No 2258/IA/XII/2007 tentang Tata Cara Perpindahan Agency Bagi Nakerwan, GPPBM  yang ditandatangani oleh Konjen RI di Hong Kong Bapak Ferry Adamhar telah memicu aksi protes besar-besaran dari komunitas buruh migrant Indonesia di Hong Kong.
Kami, GPPBM, sebuah koalisi 16 organisasi perempuan di Jakarta , mempelajari dengan seksama isi Surat Edaran tersebut. Kami berkresimpulan bahwa memang:
1. Surat edaran tersebut  berpotensi besar melanggar hak-hak dasar buruh migrant untuk memperpanjang kontrak atau untuk mendapatkan pekerjaan secara mandiri secara mandiri,
2. Surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum setempat, yang membolehkan buruh migrant secara mandiri memperpanjang kontraknya dengan majikan
3. membuka peluang terjadinya proses perdagangan tenaga kerja (manusia) yang dilegalkan oleh Pemerintah Indonesia .
 Kami juga mempelajari data yang disampaikan oleh organisasi-organisasi  buruh migrant di Hong Kong  yang menyatakan bahwa:
1)       telah terjadi  praktek pemaksaan bayar biaya penempatan yang kelewat mahal (overcharging) oleh agency, yaitu sebesar HK$21.000 (sekitar Rp. 24 Juta)  padahal pemerintah Hong Kong telah menetapkan aturan dimana hampir seluruh biaya yang dikeluarkan buruh migrant untuk bekerja di Hong Kong di bebankan kepada Majikan.
2)     Telah terjadi praktek pemotongan gaji secara illegal. Sebagai kelanjutan dari biaya penempatan HK$21.000 agency memotong gaji bulanan BMI antara 86% – 100% selama  5-7 bulan; padahal pemerintah Hong Kong hanya memperbolehkan potongan gaji buruh migran untuk alasan
apapun sebesar 15% perbulannya, dan potongan oleh agency  untuk jasa penempatan maksimal 10% dari gaji  pertama Buruh Migran.
3)     Telah terjadi praktek PHK setelah habis masa potongan gaji: saat ini di Hong Kong berkembang trend BMI di PHK setelah lunas mencicil biaya penempatan (5-7 bulan kerja) kepada agency. Selanjutnya oleh agency BMI tersebut akan diantarkan ke airport untuk dipulangkan ke Indonesia atau dikirim ke daerah Cina, dan seterusnya untuk dapat bekerja lagi di Hong kong mereka kembali harus membayar  biaya penempatan melalui potongan gaji selama 5-7 bulan.
4)     Telah terjadi praktek Penahanan Paspor dan Kontrak kerja pada hampir seluruh BMI di Hong Kong oleh agency. Hal ini menyebabkan terjadinya ketergatungan yang amat tinggi kepada Agency.
Dengan  berpijak pada konstitusi  dan perundang-undangan yang berlaku dii Indonesia dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka kami, GPPBM sungguh   mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mencabut   Surat Edaran Nomor 2258/IA/XII/2007 tentang Tata Cara Perpindahan Agency Bagi Nakerwan  Pencabutan ini merupakan tindakan konkrit dari Pemerintah Indonesia bagi upaya pemberdayaan, periindungan dan sekligus penegakan hukum/peraturan  yang adil bagi buruh migrant.  
Kami percaya BNP2TKI dapat menggunakan salah satu wewenangnya untuk melindungi buruh migrant secara tepat dan proporsional. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih
 
Hormat kami
Atas nama presidium GPPBM
Ai Marwati Shalihah
Farida
Lenny Dasuha
Nena
Tati Krisnawaty

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: