Pengepungan ini mengakibatkan niat mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi penolakan terhadap keputusan kenaikan harga BBM menjadi terhalang. Suasana memanas pada saat pemerintah dengan resmi mengumumkan keputusan kenaikan harga BBM. Sempat terjadi bentrokkan dengan kepolisian, namun mereda setelah beberapa aktivis Unas ditangkap kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan.

Mahasiswa Unas melanjutkan aksi di jalan sekitar kampus dengan berorasi dan membakar ban. Pasca turunnya instruksi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membubarkan semua aksi yang menolak kenaikan harga BBM, polisi pun bergerak memburu massa aksi yang saat itu tengah berorasi di dalam kampus.

Akibat aksi brutal polisi, sebagian ruangan di kampus Unas mengalami kerusakan. Pecahan kaca berceceran di mana-mana. Beberapa ruang, termasuk ruang koperasi mahasiswa mengalami kerusakan. Anehnya, pasca penggerudukkan polisi, sebagian besar aset milik koperasi mahasiswa Unas justru hilang dengan hanya meninggalkan bekas-bekas penjarahan.

“Kami tidak sepenuhnya mempercayai keterangan polisi yang menyatakan telah menemukan aktivis yang membawa Molotov dan ganja. Sebaliknya, kami memandang pernyataan ini sengaja ditujukan untuk mendiskreditkan aksi menolak keputusan kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa Unas,” jelas Ridwan Lukman, Sekretaris Jenderal Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Pasalnya, lanjut Ridwan, pada saat terjadi bentrok antara kepolisian dengan massa FRM, Rabu (21/5) lalu pun, polisi mengemukakan hal yang sama. Saat itu, massa FPR berada persis di samping massa FRM yang bentrok dengan polisi. Kami tidak melihat adanya pelemparan molotov sebagaimana dinyatakan polisi kepada media massa. “Bila ada lemparan itu, tentunya kamilah yang akan terkena akibat dari molotov itu,” jelas Ridwan.

FPR memang tidak terlibat dalam aksi mahasiswa di kampus Unas, karenanya kami tidak bisa memverifikasi kebenaran tuduhan polisi terhadap aktivis mahasiswa Unas yang membawa Molotov atau ganja itu sebagai tuduhan yang keliru. Di sisi lain, sebagai aparat keamanan, polisi memang berkewajiban memberantas peredaran narkoba.

Akan tetapi, bila ternyata tuduhan-tuduhan itu digunakan untuk mendiskreditkan aksi massa menolak keputusan SBY-JK kenaikan harga BBM, maka polisi sudah melampaui batasnya sebagai alat negara. Menjadikan isu-isu seperti narkoba untuk mendiskreditkan aksi pada hakikatnya membawa institusi polisi kembali ke jaman Orde Baru, yang hanya menjadi antek dari segelintir orang yang duduk di puncak kekuasaan, dan bukan alat Negara yang memanggul amanat luhur rakyat Indonesia,” tegas Ridwan.

“Topeng SBY-Kalla sebagai kaki-tangan imperialis dan rejim anti-rakyat semakin terkuak oleh adanya kejadian tersebut,” tegas Rudi. Kepolisian semestinya mengerti bahwa masalah yang menyebabkan terjadinya aksi di Kampus Unas sebenarnya berasal dari Istana Presiden.

“Sekali lagi, provokator dan biang kerusuhan yang sebenarnya adalah SBY-JK. Massa tidak akan melakukan aksi unjuk rasa memprotes keputusan kenaikan harga BBM bila tidak ada keputusan yang anti-rakyat seperti itu! Karenanya, tindakan Polda Metro Jaya yang memburu mahasiswa hingga ke dalam kampus yang dikatakan untuk memburu ‘perusuh’ sangat tidak bisa diterima!” tegas Rudi.

Oleh karena itu, FPR menuntut SBY-JK untuk;
1.    Membatalkan kenaikan harga BBM!
2.    Meminta maaf dan mengakui kesalahan secara terbuka kepada rakyat Indonesia!
3.    Membebaskan seluruh aktivis yang ditangkap tanpa syarat!
4.    Merehabilitasi kesehatan seluruh korban yang luka!
5.    Mengganti seluruh infrastruktur kampus yang dirusak!
6.    Mengembalikan dan mengganti seluruh asset mahasiswa dan asset kampus yang dirusak!
7.    Mengadili dan menindak seluruh aparat keamanan yang terlibat dalam kericuhan di kampus Unas.

Informasi selanjutnya hubungi;

EMAIL        : fpr1mei@gmail.com, fpr1mei@yahoo.co.id,
BLOG        : http://fprsatumei.wordpress.com/

Dalam aksi tersebut, sekitar 30 aktivis FPR melakukan orasi, membentangkan spanduk serta poster, dan meneriakkan yel-yel yang menolak keputusan kenaikan harga BBM. Aksi tersebut sempat memacetkan jalan Salemba yang saat itu tengah dipadati kendaraan bermotor.

Sempat terjadi keributan pada saat kepolisian berupaya membubarkan aksi. Dalam keributan tersebut, dua aktivis FPR, masing-masing Retno Dewi dari ATKI dan M. Burhanudin dari FMN ditangkap polisi. Tidak lama, Retno Dewi dilepaskan sementara M. Burhanudin tetap ditahan pihak kepolisian. Pembubaran dan penahanan aktivis, tidak membuat nyali FPR menjadi surut.

Setelah melakukan konsolidasi ulang, massa FPR bergerak menuju depan Istana Presiden untuk menyuarakan tuntutan yang sama secara langsung. Massa FPR tiba di halaman istana Presiden sekitar pukul 23.30 WIB dan langsung membuka aksi. Pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya yang memang sudah disiagakan, bergerak cepat hendak membubarkan aksi.

29 Aktivis ditangkap

FPR berusaha bernegosiasi dengan aparat kepolisian. Pada awalnya, kep0lisian member kesempatan FPR untuk melakukan orasi selama satu jam, namun di tengah upaya negosiasi tersebut sejumlah aparat melakukan provokasi dengan menangkap negosiator FPR. Aksi ini memancing reaksi dari massa FPR lainnya yang berusaha mempertahankan kawan-kawannya yang tengah bernegosiasi. Namun upaya ini gagal karena polisi akhirnya memutuskan untuk mengangkut seluruh massa aksi pada malam itu.

Meski tidak ada perlawanan fisik dari massa FPR, namun polisi seperti biasa bertindak brutal dengan menendang dan memukul massa FPR yang tengah aksi. Akibatnya, tercatat, 29 aktivis FPR terpaksa menghabiskan satu malam di Mapolda Metro Jaya. Seluruhnya di-BAP dengan tuduhan melakukan aksi di luar prosedur. Di samping tanpa pemberitahuan, aksi tersebut juga dilakukan malam hari, yang dikatakan melanggar UU N0. 9 tahun 1998.

Penangkapan yang diawali dengan pemukulan dan aksi kekerasan fisik atas aksi damai FPR menunjukkan bahwa SBY-Kalla sama sekali tidak berniat memberi ruang kepada rakyat untuk menyuarakan aspirasinya secara langsung. Aksi tersebut memang dilakukan malam hari dan bisa menyebabkan pelaku aksi “terjerat” pasal-pasal ketentuan pelaksanaan unjuk rasa.

Namun massa FPR bersikukuh. Alasannya, pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah dilakukan malam hari. “Bila pengumuman kenaikan harga BBM dilakukan siang hari, kita pun akan melakukan aksinya di siang-hari!” jelas salah seorang aktivis FPR. Namun pihak kepolisian tidak mau peduli dan tetap menggiring 29 aktivis FPR ke tahanan Polda Metro Jaya.

Tetap Aksi

Meski 29 aktivis sudah ditahan, FPR tetap kembali menggelar aksi di depan Istana Presiden. Kali ini, jumlah massa yang ikut lebih besar, mencapai 100 orang. Dengan peralatan seadanya—karena peralatan aksi sudah disita kepolisian—massa tetap bersemangat menyuarakan tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM, turunkan harga-harga kebutuhan pokok, naikkan upah, dan jalankan reforma agraria, sembari juga menyuarakan tuntutan pembebasan seluruh aktivis FPR yang ditahan di Mapolda Metro Jaya.

Aksi ini dikawal ketat pihak kepolisian. Tidak hanya itu, beberapa aparat kepolisian juga melakukan provokasi dengan maksud memancing keributan dengan massa FPR. Akan tetapi, massa tetap konsisten menyuarakan tuntutan-tuntutan pokok dan tidak mempedulikan provokasi aparat. Yel-yel seperti “batalkan kenaikan harga BBM!” “turunkan harga sekarang juga!” “SBY-JK Boneka Amerika!” dan “SBY-JK rejim anti-rakyat!” terus bergema.

Sebelum dibubarkan aparat keamanan, massa FPR membubarkan diri dan kembali ke Posko Utama di Sekretariat GMKI, Jalan Salemba Raya no. 10 Jakarta Pusat dengan maksud menyimpan tenaga untuk aksi-aksi di kemudian hari. Massa pun lantas bersiap melakukan aksi penyambutan kepada 29 aktivis FPR yang dikabarkan sudah akan dibebaskan Sabtu (24/5) petang.

Petang menjelang magrib, ke-29 aktivis FPR yang ditahan Polda Metro Jaya, sudah berada di Posko Utama FPR. Kedatangannya langsung disambut meriah oleh aktivis-aktivis FPR lainnya dengan menggelar mimbar bebas di halaman Posko. Dalam mimbar bebas tersebut, FPR kembali meneguhkan sikap, menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, menuntut penurunan harga-harga kebutuhan pokok, menuntut dinaikkannya upah buruh, dan dijalankannya reforma agrarian sejati.

Tangkap SBY-JK!

Selain di Jakarta, penangkapan terhadap aktivis-aktivis FPR juga dilakukan di kota-kota lain di Indonesia. Di Surabaya, 5 anggota FPR ditangkap dan dipukuli polisi. Demikian juga di Malang, 6 orang aktivis (4 diantaranya anggota FPR) diamankan kepolisian. Selain itu, di Yogyakarta, 3 aktivis FPR juga ditahan kepolisian. Kesemuanya ditahan pada saat melakukan aksi menuntut pembatalan kenaikan harga BBM.

Aksi penangkapan dan kekerasan terhadap demonstran juga terjadi di beberapa kota lain di Jawa dan Sumatera. Gejala ini sesungguhnya menunjukkan kekalutan rejim SBY-JK menghadapi perlawanan rakyat. Aksi-aksi yang sesungguhnya merupakan aspirasi politik rakyat disikapi secara tidak beradab dalam bentuk pendekatan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan.

Terlebih, ketika pernyataan Jusuf Kalla yang memerintahkan kepolisian untuk menindak seluruh aksi menolak keputusan kenaikkan BBM. Pernyataan ini menunjukkan dangkalnya kemampuan berpikir rejim yang seolah tengah berada ditepi jurang kekuasaannya. Merebaknya gerakan protes di hampir seluruh wilayah Indonesia menunjukkan politik SBY-JK sesungguhnya tidak bisa lagi diterima rakyat.

Menurut Koordinator FPR, Rudi HB Daman, mestinya yang ditangkap oleh kepolisian bukanlah massa yang melakukan aksi menolak keputusan kenaikan harga BBM, melainkan SBY-JK yang telah memprovokasi terjadinya aksi di malam hari. “Patut dicatat, aksi tersebut hanyalah reaksi atas kebebalan SBY-JK yang tidak mau mendengar suara-suara dari rakyat!”

Menurut rencana, FPR akan kembali melakukan aksi-aksi menolak kenaikan harga BBM mulai Senin (26/5) yang akan datang. Puncaknya akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2008 yang akan datang di depan Istana Presiden.***

Koordinator FPR, Rudi HB Daman menyatakan, kepastian kenaikan harga BBM ini sudah diprediksi. Kebijakan ini semakin membuka topeng SBY-JK sebagai kepanjangan tangan imperialisme. Hampir semua kebijakan-kebijakannya jauh dari harapan dan kepentingan rakyat dan sudah pasti menguntungkan imperialisme, khususnya perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat yang bergerak di sektor migas.

“Aksi-aksi massa yang bergejolak di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa rakyat murka dengan kenaikan harga BBM yang dipaksakan SBY-JK,” tegas Rudi. “Bangkitnya aksi-aksi massa, baik yang spontan maupun terorganisasi, menunjukkan bahwa klaim SBY-JK yang berkali-kali mengatakan mendapatkan dukungan rakyat sudah patah.”

Menurut rencana pemerintah, rata-rata kenaikan harga BBM akan berkisar sebesar 28,7 persen. Dengan perhitungan ini, harga bensin premium akan naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter dari Rp 4.500, harga solar akan naik dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 per liter, harga minyak tanah akan naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 per liter.

Pemerintah mengakui bahwa kenaikan harga BBM akan menyebabkan naiknya angka pengangguran sebanyak 95.995 orang, dan angka kemiskinan mencapai 14,8-15 persen. Namun hal ini dinyatakan sudah bisa diantisipasi dengan program-program pengentasan kemiskinan yang sudah dan yang akan digulirkan oleh pemerintah.

Diantara program-program yang disebutkan terdapat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang didanai Bank Dunia, proyek-proyek infrastruktur padat karya, dan dana bantuan langsung tunai yang akan dibagikan kepada 844.130 keluarga miskin di berbagai kota di Indonesia dengan total dana sebesar Rp 253,239 miliar.

Dalam pandangan FPR, kebijakan kenaikan harga BBM dan proyek-proyek kompensasi yang dijalankannya, tidak ada gunanya untuk rakyat. Kenaikan harga BBM sudah pasti akan memicu naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Inflasi akan melambung jauh di atas perkiraan pemerintah. Pengangguran merajalela dan kemiskinan serta kelaparan akan semakin meluas.

PNPM dan BLT sebagai program-program andalan pemerintah sama-sama tidak pernah terbukti mampu melepaskan rakyat dari jeratan kemiskinan. PNPM sebagai kelanjutan dari program P2KP dan PPK yang didanai Bank Dunia sejak 2004 tidak pernah terbukti mampu mengatasi kemiskinan di pedesaan maupun perkotaan. Sementara BLT, dari pengalaman penyaluran BLT tahun 2005, terbukti hanya membawa kemudharatan bagi rakyat.***

Janji yang diingkari SBY-JK ini tak pelak memancing protes dari masyarakat. Seperti dikemukakan Khalisah Khalid dari Sarekat Hijau Indonesia (SHI) dalam aksi FPR, Rabu (21/5), sikap ini menunjukkan bahwa yang hendak diselamatkan SBY bukanlah rakyat melainkan APBN. “Ini artinya, yang hendak diamankan oleh SBY-JK adalah keselamatan kekuasaannya sendiri, bukan rakyat!”

Sinyalemen Khalisah Khalid tidak tertampik oleh kenyataan. Pada saat ini, kenaikan harga BBM dunia sesungguhnya menguntungkan Indonesia. Penurunan produksi minyak yang kerap digembar-gemborkan SBY-JK, sesungguhnya tertutupi oleh tingginya harga minyak dunia.

Pernyataan Staf Khusus Menteri ESDM, Rahmat Sudibyo, Rabu (21/5) dalam diskusi peningkatan produksi migas yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) membenarkan sinyalemen tersebut. “Penurunan produksi minyak tertutupi harga minyak yang sedang tinggi, sehingga sektor migas masih tetap jadi andalan penerimaan APBN,” jelas Rahmat Sudibyo. Ia mengatakan sumbangan sektor migas mencapai sekitar Rp 200 triliun atau 20-30 persen dari seluruh penerimaan APBN. (Sinar Harapan, 22 Mei 2008)

Hal senada dikemukakan Wakil Dirut Pertamina (Persero) Iin Arifin Takhyan. Menurutnya, Indonesia masih diuntungkan dengan kenaikan harga minyak. “Secara nasional, Indonesia masih diuntungkan oleh kenaikan harga minyak,” jelasnya. Menurut Iin, hasil minyak harus dibagi ke daerah dan dialokasikan untuk subsidi, karenanya pendapatan APBN dari migas menjadi tekor. (Sinar Harapan, 22 Mei 2008)

Sayangnya, Iin tidak berani menyebutkan adanya kontrak bagi hasil dengan perusahaan-perusahaan minyak raksasa, seperti ExxonMobil, Chevron, British Petroloem, Total, yang beroperasi di Indonesia yang sebenarnya memperoleh bagian terbesar dari pengeboran minyak di Indonesia.

Rendahnya produksi migas nasional diketahui sebagai akibat dari adanya aksi penimbunan dari perusahaan-perusahaan pemegang konsesi pengeboran migas yang beroperasi di Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Luluk Sumiarso.

“Produksi minyak dari 22 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas sampai 11 April 2008 belum mencapai target yang ditetapkan. Mereka harus menggenjot produksinya agar mencapai target yang ditetapkan,” ujar Luluk Sumiarso (Seputar Indonesia, 22 Mei 2008).

Ke-22 KKKS yang belum mencapai produksinya antara lain PT Pertamina (persero) yang baru mencapai 89 persen, Total E&P yang baru mencapai 99 persen, Medco E&P yang baru mencapai 98 persen, BOB PN-PT BSP yang baru 89,19 persen, BP West Java 97 persen, dan ConocoPhillips 97,71 persen.

Hal ini sungguh tidak masuk akal ketika rejim SBY-JK sesungguhnya telah memberi berbagai kemudahan, seperti memberikan tax holiday dan cost recovery yang sangat besar untuk menopang operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Perlu kita tegaskan, tindakan perusahaan-perusahaan tersebut sama saja dengan melakukan penimbunan migas dalam skala besar yang jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia.***

Aksi ini menunjukkan klaim SBY-JK yang menyatakan rakyat menerima kenaikan harga BBM tidaklah benar. Tidak hanya itu, massa FPR juga menyatakan secara bulat bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diajukan SBY-JK tidaklah berguna bagi rakyat miskin. “Dana BLT bukan Solusi,” demikian tertulis dalam baligo besar yang diusung massa FPR.

Aksi dimulai di Bundaran Hotel Indonesia pada pukul 11.00 dengan orasi-orasi dari perwakilan organisasi massa. Kemudian, sekitar pukul 12.00, massa mulai bergerak menuju Istana Negara melalui jalan MH. Thamrin. Yel-yel berbunyi “turunkan harga, naikkan upah!” “BBM Naik, Rakyat Tercekik!” “SBY-JK, Boneka Amerika!” SBY-JK rejim anti-rakyat” bergema di sepanjang jalan.

Tidak hanya itu, nyanyian-nyanyian yang menyuarakan penolakan rakyat atas rencana kenaikan harga BBM yang diusung SBY-JK berkumandang di sepanjang jalan. Semangat massa tidak terganggu oleh cuaca panas Jakarta pada siang itu.

Sekitar pukul 13.30, massa FPR sudah berada di sekitar Istana Negara. Kedatangan massa langsung disambut dengan blokade aparat keamanan. Di tengah upaya negosiasi antara panitia aksi dengan aparat keamanan, terjadi bentrokan antara kepolisian dengan sekelompok massa yang sudah terlebih dulu berada di depan istana. Bentrokkan tersebut sempat memancing reaksi massa FPR, namun bisa langsung diatasi.

Negosiasi dengan aparat kepolisian berhasil membuka blokade aparat sehingga massa aksi diperbolehkan mendekati istana negara meski tetap dikawal oleh aparat kepolisian. Dari jarak kira-kira 100 meter dari depan gerbang istana negara, FPR memulai aksi unjuk rasa.

Rakyat Menolak

Dalam orasi pembukaan, Koordinator FPR, Rudi HB Daman, menyatakan bahwa aksi ini ditujukan untuk membantah klaim SBY-JK. Rakyat dari berbagai sektor, seperti buruh, tani, miskin kota, dan mahasiswa, yang berkumpul pada saat itu secara tegas menunjukkan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu, rakyat juga menolak pemberian dana BLT yang ditujukan untuk memecah-belah rakyat.

Selain itu, Rudi juga menyatakan bahwa aksi ini merupakan penanda bahwa gerakan menolak kenaikan BBM bukanlah gerakan elit, melainkan gerakan yang bangkit dari keresahan massa arus bawah yang gelisah menghadapi naiknya berbagai harga kebutuhan pokok. “Hidup rakyat semakin tercekik akibat isu kenaikan harga BBM!” tegas Rudi.

Ridwan Lukman, Sekretaris Jenderal Front Mahasiswa Nasional (FMN) turut mempertegas pernyataan Rudi. Menurutnya, kenaikan harga BBM sesungguhnya merupakan dampak dari krisis umum imperialisme, ketika kekuatan-kekuatan besar kapitalis-monopoli berupa perusahaan-perusahaan raksasa di sektor migas melakukan penimbunan dan mempermainkan harga minyak mentah dunia.

Aksi monopoli perusahaan-perusahaan migas raksasa ini didukung oleh politik rejim SBY-JK dan rejim-rejim sebelumnya yang meliberalkan sektor migas di Indonesia. Tanda paling jelas dari liberalisasi migas adalah diterbitkannya UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas. Melalui UU tersebut, pemerintah atas nama efisiensi, telah mencabut hak rakyat untuk mengelola migas dari sektor hulu hingga hilir.

“Kenaikan harga minyak ini jelas akan menguntungkan perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya bisa menambang minyak dengan bebas dan murah, melainkan juga bisa menjual minyak yang dikuasainya dengan harga yang sangat mahal,” jelas Ridwan. “Karena itu, kebijakan menaikkan harga BBM sesungguhnya merupakan sikap politik anti-rakyat dan pro-imperialisme dari SBY-JK.”

“Selain menolak kenaikan harga BBM, FPR juga menuntut renegosiasi kontrak bagi hasil migas untuk rakyat Indonesia,” demikian jelas Erpan Faryadi, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). “Renegosiasi kontrak bagi hasil migas adalah salah satu bagian dari tuntutan minimum reforma agraria sejati, yang mana migas sesungguhnya merupakan salah-satu sumber agraria yang wajib di-reform untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, dengan kandungan cadangan minyak yang mencapai 4.3 miliar barrel, Pertamina dan perusahaan-perusahaan imperialis yang mengebor minyak Indonesia hanya mampu menghasilkan kurang dari 1.1 juta barrel perhari. Dalam dua tahun terakhir, atau selama kepemimpinan SBY-JK, produksi migas justru mengalami penurunan menjadi 900 ribu barrel per-hari. Padahal konsumsi migas Indonesia sudah mencapai 1,2 juta bph.

Padahal dalam waktu dua tahun ini, pemerintah sangat agresif meliberalisasi sektor migas. Bisa disimpulkan, liberalisasi tidak menjamin peningkatan produksi migas Indonesia. “Karenanya, sudah selayaknya perusahaan-perusahaan pemegang konsesi migas di Indonesia harus dipaksa keluar karena tidak ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia,” tegas Erpan.

Yuli, ibu rumah tangga dari Prungpung, yang juga turut berorasi dalam aksi FPR tersebut, menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Menurut Yuli, dana BLT adalah pembodohan rakyat. Pemerintah mendorong rakyat miskin untuk menjadi pengemis. “Nah setelah menjadi pengemis, kita digusur oleh tramtib-tramtib yang antek-antek SBY itu!” teriak Yuli Geram.

“Karena itu, kami menolak dana BLT. Dana tersebut tidak cukup dan memecah belah rakyat miskin!” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, orasi-orasi dari perwakilan organisasi-organisasi dalam FPR dilakukan secara bergantian. Umumnya mengecam kebijakan SBY-JK yang menyengsarakan rakyat kecil. Orasi-orasi tersebut membuktikan bahwa penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM rakyat sesungguhnya menolak rencana kenaikan harga BBM.

Ricuh

Aksi massa sempat diwarnai kericuhan ketika sekitar 30 orang dari berbagai elemen memaksa masuk mendekati istana negara. Tidak jelas apa yang dituntut oleh kelompok ini, kecuali tuntutan-tuntutan agar SBY-JK mundur dari kekuasaan. Aksi terkesan tidak terkoordinasi dan cenderung memaksakan terjadinya bentrokan dengan aparat keamanan.

Bentrokan diawali dengan provokasi beberapa orang yang berusaha masuk ke tengah massa FPR. Keinginan kelompok ini sebenarnya diterima oleh koordinator lapangan aksi, hanya saja kelompok ini tidak bersedia menyampaikan program tuntutannya secara terbuka. Kelompok ini mengatakan bahwa saat ini bukan saatnya untuk berorasi-orasi, “kini saatnya rakyat menjatuhkan SBY-JK!” teriak salah seorang dari kelompok tersebut.

Akibat tanggapan yang seperti itu, simpati massa FPR menjadi berkurang. Massa FPR membentuk lapisan pelindung massa dan berusaha menjaga jarak dengan kelompok massa tersebut. Setelah gagal mempengaruhi massa, kelompok ini berusaha melakukan provokasi dengan mendorong-dorong perisai aparat keamanan. Selain mendorong, massa dari kelompok ini juga memukul aparat dengan tongkat yang digunakan sebagai tiang bendera.

Tindakan ini melahirkan pembalasan dari kepolisian. Sikap kepolisian yang cenderung bertahan seolah sengaja untuk menjaga pemberitaan media massa agar tidak menempatkan pihaknya sebagai provokator bentrokkan. Taktik ini bertahan sampai adanya aksi pelemparan dari kerumunan massa yang mulai bergerak mundur dan bersiap untuk lari menjauh. Sempat muncul kabar ada pelemparan Molotov ke arah kepolisian, meski tidak ada bukti baik berupa percikan api atau pecahan kaca.

Kelompok massa yang melakukan aksi dorong dan bentrok dengan aparat itu kemudian lari ke arah Monas. Namun taktik tersebut rupanya keliru, karena areal Monas adalah tempat konsolidasi aparat kepolisian. Akibatnya, massa yang lari ke Monas memudahkan pihak kepolisian untuk menangkap dan mengamankan mereka.

Kejadian ini berlangsung cepat kurang dari 30 menit. Akibat kejadian ini, sebagian massa FPR melakukan pengamanan internal. Setelah bentrokkan tersebut, massa FPR merekonsolidasi kekuatan dan melanjutkan orasi-orasi politik untuk memperkeras perseteruan antara rakyat dengan SBY-JK.

Aksi ditutup dengan terbit menjelang pukul 18.00. Sebelum bergerak pulang, massa sempat mendengarkan orasi penutupan dari Rudi HB Daman, Koordinator FPR. Dalam orasi penutupnya, Rudi HB Daman menyatakan bahwa SBY-JK sesungguhnya tidak lagi memiliki alasan untuk menggunakan nama “Rakyat” guna melegitimasi politik kenaikan harga BBM.

“Sikap kepala batu SBY-JK yang memaksakan kenaikan harga BBM pada saat ini justru akan memberikan kesempatan bagi gerakan rakyat untuk lebih bersatu dan membesar, tidak ada lagi tempat bagi SBY-JK di hati rakyat!” tegas Rudi.***

Dalam aksi tersebut, sekitar 30 aktivis FPR melakukan orasi, membentangkan spanduk serta poster, dan meneriakkan yel-yel yang menolak keputusan kenaikan harga BBM. Aksi tersebut sempat memacetkan jalan Salemba yang saat itu tengah dipadati kendaraan bermotor.

Sempat terjadi keributan pada saat kepolisian berupaya membubarkan aksi. Dalam keributan tersebut, dua aktivis FPR, masing-masing Retno Dewi dari ATKI dan M. Burhanudin dari FMN ditangkap polisi. Tidak lama, Retno Dewi dilepaskan sementara M. Burhanudin tetap ditahan pihak kepolisian. Pembubaran dan penahanan aktivis, tidak membuat nyali FPR menjadi surut.

Setelah melakukan konsolidasi ulang, massa FPR bergerak menuju depan Istana Presiden untuk menyuarakan tuntutan yang sama secara langsung. Massa FPR tiba di halaman istana Presiden sekitar pukul 23.30 WIB dan langsung membuka aksi. Pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya yang memang sudah disiagakan, bergerak cepat hendak membubarkan aksi.

29 Aktivis ditangkap

FPR berusaha bernegosiasi dengan aparat kepolisian. Pada awalnya, kep0lisian member kesempatan FPR untuk melakukan orasi selama satu jam, namun di tengah upaya negosiasi tersebut sejumlah aparat melakukan provokasi dengan menangkap negosiator FPR. Aksi ini memancing reaksi dari massa FPR lainnya yang berusaha mempertahankan kawan-kawannya yang tengah bernegosiasi. Namun upaya ini gagal karena polisi akhirnya memutuskan untuk mengangkut seluruh massa aksi pada malam itu.

Meski tidak ada perlawanan fisik dari massa FPR, namun polisi seperti biasa bertindak brutal dengan menendang dan memukul massa FPR yang tengah aksi. Akibatnya, tercatat, 29 aktivis FPR terpaksa menghabiskan satu malam di Mapolda Metro Jaya. Seluruhnya di-BAP dengan tuduhan melakukan aksi di luar prosedur. Di samping tanpa pemberitahuan, aksi tersebut juga dilakukan malam hari, yang dikatakan melanggar UU N0. 9 tahun 1998.

Penangkapan yang diawali dengan pemukulan dan aksi kekerasan fisik atas aksi damai FPR menunjukkan bahwa SBY-Kalla sama sekali tidak berniat memberi ruang kepada rakyat untuk menyuarakan aspirasinya secara langsung. Aksi tersebut memang dilakukan malam hari dan bisa menyebabkan pelaku aksi “terjerat” pasal-pasal ketentuan pelaksanaan unjuk rasa.

Namun massa FPR bersikukuh. Alasannya, pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah dilakukan malam hari. “Bila pengumuman kenaikan harga BBM dilakukan siang hari, kita pun akan melakukan aksinya di siang-hari!” jelas salah seorang aktivis FPR. Namun pihak kepolisian tidak mau peduli dan tetap menggiring 29 aktivis FPR ke tahanan Polda Metro Jaya.

Tetap Aksi

Meski 29 aktivis sudah ditahan, FPR tetap kembali menggelar aksi di depan Istana Presiden. Kali ini, jumlah massa yang ikut lebih besar, mencapai 100 orang. Dengan peralatan seadanya—karena peralatan aksi sudah disita kepolisian—massa tetap bersemangat menyuarakan tuntutan pembatalan kenaikan harga BBM, turunkan harga-harga kebutuhan pokok, naikkan upah, dan jalankan reforma agraria, sembari juga menyuarakan tuntutan pembebasan seluruh aktivis FPR yang ditahan di Mapolda Metro Jaya.

Aksi ini dikawal ketat pihak kepolisian. Tidak hanya itu, beberapa aparat kepolisian juga melakukan provokasi dengan maksud memancing keributan dengan massa FPR. Akan tetapi, massa tetap konsisten menyuarakan tuntutan-tuntutan pokok dan tidak mempedulikan provokasi aparat. Yel-yel seperti “batalkan kenaikan harga BBM!” “turunkan harga sekarang juga!” “SBY-JK Boneka Amerika!” dan “SBY-JK rejim anti-rakyat!” terus bergema.

Sebelum dibubarkan aparat keamanan, massa FPR membubarkan diri dan kembali ke Posko Utama di Sekretariat GMKI, Jalan Salemba Raya no. 10 Jakarta Pusat dengan maksud menyimpan tenaga untuk aksi-aksi di kemudian hari. Massa pun lantas bersiap melakukan aksi penyambutan kepada 29 aktivis FPR yang dikabarkan sudah akan dibebaskan Sabtu (24/5) petang.

Petang menjelang magrib, ke-29 aktivis FPR yang ditahan Polda Metro Jaya, sudah berada di Posko Utama FPR. Kedatangannya langsung disambut meriah oleh aktivis-aktivis FPR lainnya dengan menggelar mimbar bebas di halaman Posko. Dalam mimbar bebas tersebut, FPR kembali meneguhkan sikap, menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, menuntut penurunan harga-harga kebutuhan pokok, menuntut dinaikkannya upah buruh, dan dijalankannya reforma agrarian sejati.

Tangkap SBY-JK!

Selain di Jakarta, penangkapan terhadap aktivis-aktivis FPR juga dilakukan di kota-kota lain di Indonesia. Di Surabaya, 5 anggota FPR ditangkap dan dipukuli polisi. Demikian juga di Malang, 6 orang aktivis (4 diantaranya anggota FPR) diamankan kepolisian. Selain itu, di Yogyakarta, 3 aktivis FPR juga ditahan kepolisian. Kesemuanya ditahan pada saat melakukan aksi menuntut pembatalan kenaikan harga BBM.

Aksi penangkapan dan kekerasan terhadap demonstran juga terjadi di beberapa kota lain di Jawa dan Sumatera. Gejala ini sesungguhnya menunjukkan kekalutan rejim SBY-JK menghadapi perlawanan rakyat. Aksi-aksi yang sesungguhnya merupakan aspirasi politik rakyat disikapi secara tidak beradab dalam bentuk pendekatan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan.

Terlebih, ketika pernyataan Jusuf Kalla yang memerintahkan kepolisian untuk menindak seluruh aksi menolak keputusan kenaikkan BBM. Pernyataan ini menunjukkan dangkalnya kemampuan berpikir rejim yang seolah tengah berada ditepi jurang kekuasaannya. Merebaknya gerakan protes di hampir seluruh wilayah Indonesia menunjukkan politik SBY-JK sesungguhnya tidak bisa lagi diterima rakyat.

Menurut Koordinator FPR, Rudi HB Daman, mestinya yang ditangkap oleh kepolisian bukanlah massa yang melakukan aksi menolak keputusan kenaikan harga BBM, melainkan SBY-JK yang telah memprovokasi terjadinya aksi di malam hari. “Patut dicatat, aksi tersebut hanyalah reaksi atas kebebalan SBY-JK yang tidak mau mendengar suara-suara dari rakyat!”

Menurut rencana, FPR akan kembali melakukan aksi-aksi menolak kenaikan harga BBM mulai Senin (26/5) yang akan datang. Puncaknya akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2008 yang akan datang di depan Istana Presiden.***